BacaJogja – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mencatatkan tren positif dalam upaya penanganan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 berhasil dipangkas hingga 9,70% (turun 0,38% poin).
Capaian impresif ini membawa DIY kembali masuk ke dalam target kemiskinan satu digit, sekaligus mencatatkan rekor penurunan angka kemiskinan tertinggi di seluruh Pulau Jawa.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa keberhasilan ini lahir dari hasil kerja bersama (golong gilig) seluruh elemen—mulai dari arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X selaku Ketua TKPKD, pemerintah kabupaten/kota, hingga sektor swasta dan perguruan tinggi.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujar Ni Made di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta (05/08/2026).
Strategi Tepat Sasaran: Revitalisasi Lumbung Mataraman hingga Padat Karya
Guna mengikis akar persoalan kemiskinan, Pemda DIY mengandalkan sejumlah program intervensi strategis dan terintegrasi:
-
Revitalisasi Lumbung Mataraman (Ingub DIY No. 5504/2026):
Mengintegrasikan ketahanan pangan dan ekonomi warga. Percontohan sukses telah berjalan di Wukirsari (Bantul), Bendung (Gunungkidul), Giripeni (Kulon Progo), dan Glagaharjo (Sleman).
-
Program Padat Karya:
Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan langsung bagi warga miskin melalui pembangunan infrastruktur lokal.
-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):
Sepanjang 2023–2025, sebanyak 9.227 unit RTLH berhasil direnovasi memanfaatkan sinergi APBD, Dana Keistimewaan (Danais), DAK, hingga CSR. Baseline rumah tidak layak yang sebelumnya mencatatkan angka 56.991 unit di tahun 2022, kini tersisa 47.764 unit.
-
Jaminan Sosial Lansia (JSLU):
Skema bantuan non-tunai sebesar Rp300.000/bulan disalurkan kepada 8.000 lansia rentan melalui warung lokal “Waluyo”, sekaligus menggerakkan ekonomi mikro sekitar.
Pertumbuhan Ekonomi DIY Tembus 5,84%, Tertinggi di Jawa
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 berkurang sebanyak 13,9 ribu orang dibanding September 2025 (menjadi 408,87 ribu jiwa). Penurunan ini terjadi secara merata, baik di kawasan perkotaan (turun ke 9,55%) maupun perdesaan (turun ke 10,18%).
Capaian ini didorong oleh fondasi makroekonomi DIY yang tampil impresif sepanjang awal tahun 2026:
| Indikator Ekonomi DIY (Triwulan I-2026) | Capaian |
| Pertumbuhan Ekonomi (YoY) | 5,84% (Salah satu tertinggi di Jawa) |
| Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga | 5,02% |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,05% |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 109,70 (Daya beli petani membaik) |
Peta Jalan 18 Wilayah Prioritas dan Penguatan UMKM
Menguatkan capaian tersebut, Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, menjelaskan bahwa Pemda DIY kini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih.
Dari pemetaan data tersebut, Pemda DIY bersama kabupaten/kota telah menetapkan 15 kapanewon dan 3 kemantren prioritas sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan, tanpa mengabaikan kebutuhan wilayah lainnya.
“Sebanyak 98% perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami selanjutnya adalah mendongkrak kualitas, produktivitas, akses permodalan, serta daya saing UMKM agar terus mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan,” pungkas Andreas.
