BacaJogja — Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mencatatkan capaian positif di sektor pendidikan. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinilai sukses melampaui ketentuan minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh jajaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) saat melakukan kunjungan kerja ke Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (22/7). Kunjungan ini merupakan bentuk pengawasan PGRI yang memegang mandat dari UNESCO sejak 2024 untuk mengawal pendanaan pendidikan di Indonesia.
Namun, di balik capaian manis tersebut, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X memberikan catatan penting dan mendalam terkait efektivitas pemanfaatan dana serta peran strategis PGRI ke depan.
Guru Sebagai Fondasi Utama Pendidikan
Merespons apresiasi dari PB PGRI, Sri Paduka Paku Alam X menegaskan bahwa guru merupakan fondasi paling pertama dan utama dalam membentuk karakter serta kualitas anak di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, besarnya alokasi anggaran pendidikan harus selaras dengan peningkatan mutu dan perlindungan terhadap para pendidik.
Sri Paduka mengingatkan agar PGRI tidak hanya berfokus pada urusan internal atau kesejahteraan anggota secara umum, tetapi juga harus mampu melahirkan gagasan besar dan langkah konkret yang memberi kemaslahatan lebih luas.
“Penting bagi PGRI untuk tidak hanya berfokus pada kesejahteraan anggotanya saja, namun turut memberikan kemaslahatan bagi anggotanya. Perlu ada pemikiran berdasarkan kajian dan langkah-langkah konkret tentang bagaimana guru-guru dapat terus didukung dan dikembangkan untuk persiapan di masa depan,” tutur Sri Paduka.
Soroti Nasib Guru Muda, Honorer, dan PPPK Paruh Waktu
Secara khusus, Wagub DIY menaruh perhatian besar terhadap kondisi para tenaga pendidik generasi muda, terutama mereka yang masih berstatus sebagai guru honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menurut Sri Paduka, kelompok guru muda ini berada dalam posisi yang cukup rentan. Mereka menghadapi tantangan ganda: beban kerja dan administratif yang tinggi, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang ideal.
Pemda DIY berharap PGRI dapat hadir sebagai garda terdepan dalam menyusun formulasi dan solusi nyata agar para guru honorer dan PPPK paruh waktu mendapatkan dukungan yang cukup untuk terus bertahan dan berkembang.
Peningkatan Kompetensi Menghadapi Tantangan Masa Depan
Selain masalah kesejahteraan, tantangan dunia pendidikan yang makin dinamis menuntut adanya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Anggaran pendidikan yang melimpah diharapkan dapat dialokasikan pada program-program pelatihan berbasis kajian yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Melalui sinergi antara Pemda DIY dan PB PGRI, keberhasilan melampaui target anggaran 20 persen ini diharapkan tidak sekadar menjadi pencapaian di atas kertas, melainkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di Yogyakarta. []
