BacaJogja – Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Artinya pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat berdaulat atas negara.
Anggota MPR asal Yogyakarta Cholid Mahmud menjelaskan, dalam menjalankan demokrasi Indoensia tidak semata mengacu pada logika demokrasi tetapi melandaskan proses berdemokrasi tersebut pada sebuah nilai, yaitu Pancasila.
“Dalam hal ini maka Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila,” kata Cholid dalam kegiata aspirasi masyarakat yang digelar MPR di Aula Balai Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Selasa, 17 Oktober 2023 malam.
Baca Juga: Menengok Kebebasan Berpendapat dalam Bingkai Pameran Himakom UNY
Anggota Komite III DPD RI dari Dapil DIY ini mengungkapkan, pada praktek sistem demokrasi Pancasila seringkali menemui persoalan. Dampaknya mengganggu tata kelola pemerintahan negara yang potensial mengganggu demokrasi Pancasila.
Setidaknya ada empat hal yang menganggu yakni, pertama soal korupsi. Saat ini korupsi meraja lela saat ini. Kejadiannya tidak di tempat tertentu saja, tetapi di hampir setiapl level pemerintahan, secara vertikal sejak dari pemerintahan pusat sampai ke daerah.
Baca Juga: Anggota MPR Cholid Mahmud Ingatkan Lagi Konstitusi Membangun Kehidupan Beragama
Korupsi juga terjadi melanda hampir semua unit kerja. “Kondisi yang korupif ini berdampak macam-maca; merusak lembaga-lembaga demokratis, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak distribusi sumber daya yang adil,” jelasnya.
Kedua, polarisasi politik. Keterbelahan politik terjadi di tengah masyarakat karena pilihan politik. Hal ini mengakibatkan munculnya ketegangan sehingga dapat menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama yang diperlukan.
Baca Juga: Kata Pengamat soal Massa PDIP Larang Rocky Gerung Hadiri Acara Relawan Anies Baswedan di Yogyakarta
Ketiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisi ini memicu ketegangan sosial dalam masyarakat karena dimungkinkan adanya faktor iri kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain yajg terlihat lebih sejahtera secara mencolok mata. “Ini dapat mengganggu representasi politik yang seimbang dan menyebabkan kepentingan kelompok tertentu mendominasi,” katanya.
Keempat, keterbatasan kebebasan berbicara. Fakta beberapa orang yang kritis ditekan agar tidak leluasa menyampaikan pendapat. “Mereka, para tokoh agama atau figur yang krtis, kerap mendapat semacam persekusi dan kriminalisasi. “Pembatasan terhadap kebebasan berbicara seperti ini, baik oleh pemerintah atau kelompok ekstrem, dapat merusak demokrasi,” jelasnya.
Dalam diskusi bertema Sistem Demokrasi Pancasila ini dihadiri 160 orang. Peserta dari kalangan aktivis muda dan tokoh masyarakat. Hadir pula Boedi Dewantoro, seorang aktivis sebagai pembicara dalam acara ini. []
