BacaJogja – Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk “Kepercayaan Publik yang Hilang: Urgensi Kredibilitas Komunikasi Pemerintahan Prabowo” pada Selasa (11/3/2025) di Universitas Paramadina Kuningan, Trinity Tower Lt.45. Diskusi ini membahas bagaimana komunikasi pemerintahan di era Presiden Prabowo harus dikelola dengan lebih baik untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Peran Juru Bicara Pemerintah dalam Dinamika Politik
Sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini, peran Juru Bicara Presiden (Jubir) terus berkembang mengikuti dinamika politik dan media. Faris Budiman Annas, M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, bertindak sebagai moderator dalam diskusi ini.
Baca Juga: Kronologi Dua Bocah Bacok Pengendara di Sleman, Polisi Tangkap Pelaku
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti perubahan pola komunikasi pemerintahan dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini. Menurutnya, di era SBY, komunikasi politik cukup rapi dan transparan dengan kehadiran juru bicara resmi seperti Andi Mallarangeng dan Dino Pati Djalal. Namun, saat ini komunikasi pemerintah banyak didominasi oleh buzzer politik di media sosial yang tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan.
“Para buzzer ini tidak memiliki kedudukan yang jelas, apakah mereka bagian dari civil society, LSM, atau perwakilan pemerintah. Jika mereka adalah relawan, sebaiknya dimasukkan ke dalam institusi resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika agar transparan dan bisa dikontrol,” ujar Didik.
Ia juga mengutip riset LP3ES yang menunjukkan bahwa hoaks sering kali justru berasal dari institusi negara. Salah satu contohnya adalah narasi yang menyamakan KPK dengan Taliban, yang menurutnya merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membentuk opini publik.
Sejarah dan Dinamika Juru Bicara Presiden
Mantan Jubir Presiden SBY, Andi Mallarangeng, mengungkapkan bahwa pola komunikasi pemerintahan terus berubah. “Di era Soekarno, ada juru bicara ideologi, sementara di era Soeharto, komunikasi dijalankan oleh para menteri tanpa adanya juru bicara khusus. Gus Dur sempat memiliki empat juru bicara yang bekerja dalam sistem shift, namun ini menimbulkan inkonsistensi informasi,” jelasnya.
Baca Juga: Lansia 80 Tahun Tertimbun Longsor di Brebes, Tim SAR Lakukan Pencarian
Pada masa pemerintahan SBY, sistem Jubir kembali diterapkan dengan struktur yang lebih terorganisir. Saat itu, terdapat dua Jubir, yaitu Dino Pati Djalal untuk urusan luar negeri dan Andi Mallarangeng untuk urusan dalam negeri. Sistem ini memastikan kesinambungan informasi dan komunikasi yang lebih efektif.
Menurut Andi, pola komunikasi terbaik terjadi di era SBY karena juru bicara memiliki peran strategis dalam menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik. Ia menyoroti bahwa dalam era Jokowi, juru bicara pemerintahan tidak berfungsi optimal, dan komunikasi lebih banyak dilakukan oleh buzzer yang cenderung menyerang lawan politik.
Transformasi Komunikasi Pemerintah di Era Digital
Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis, menambahkan bahwa pola komunikasi pemerintahan semakin berubah di era digital. Ia menyoroti bahwa pada era Jokowi, komunikasi lebih banyak bergantung pada media sosial dibandingkan pertemuan langsung dengan jurnalis.
“Di era Jokowi, pertemuan dengan pemimpin redaksi hanya dilakukan dua kali setahun dengan durasi singkat. Akibatnya, media lebih sering mendapatkan informasi dari YouTube Presiden ketimbang forum diskusi yang lebih interaktif,” jelas Uni.
Baca Juga: Resmi Dibuka! Masjid Donasi Kuwait Ini Jadi Pusat Ibadah dan Dakwah di Bantul
Ia membandingkan pola komunikasi ini dengan era SBY, di mana pemerintah lebih terbuka terhadap media. “Pak SBY bahkan mengakomodasi hingga 65 pemimpin redaksi dalam diskusi yang berlangsung selama beberapa jam, sehingga media dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam,” tambahnya.
Pentingnya Komunikasi yang Berbasis Mutual Respect
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo menyoroti pentingnya komunikasi yang berbasis pada mutual respect antara pemerintah dan media. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun pemahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Di era SBY, komunikasi lebih tertata dan menghargai hubungan antara pemerintah dan media. Ketika ada kritik keras dari media, pemerintah merespons dengan membuka ruang diskusi. Ini yang tidak terlihat di pemerintahan saat ini,” kata Budiman.
Ia mencontohkan bahwa SBY menjadi presiden pertama yang menggunakan hak jawab di media massa resmi, seperti dalam peristiwa tsunami Aceh dan kasus “Cicak vs Buaya.” Dalam situasi tersebut, meskipun media bersikap kritis, pemerintah tetap menjaga komunikasi yang transparan dan terbuka.
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Komunikasi Transparan
Dosen Universitas Paramadina, Abdul Rahman Ma’mun, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada personalisasi pejabat, melainkan pada fungsi-fungsi yang dijalankan.
Baca Juga: Banjir Bandang Pelabuhan Ratu: Tiga Meninggal, Ribuan Terdampak, dan Jembatan Putus
“Publik tidak peduli siapa yang menyampaikan informasi, yang mereka inginkan adalah transparansi dan konsistensi. Jika komunikasi pemerintah tidak dikelola dengan baik, kepercayaan publik akan benar-benar hilang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam era digital, transparansi harus diwujudkan bukan hanya dalam jumlah informasi yang tersedia, tetapi juga dalam kualitas dan kredibilitasnya. Jika transparansi hanya menjadi formalitas tanpa akuntabilitas yang jelas, maka kepercayaan publik justru akan semakin tergerus.
Diskusi ini menggarisbawahi bahwa kredibilitas komunikasi pemerintah adalah faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat mengadopsi pola komunikasi yang lebih transparan, profesional, dan berbasis pada mutual respect, bukan sekadar mengandalkan narasi politik di media sosial. Dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka dan akuntabel, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. []
