BacaJogja – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat, termasuk komunitas driver ojek online (ojol), agar bisa tersampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya penyampaian dilakukan secara tertib dan melalui jalur resmi, bukan dengan kekerasan.
Komitmen itu disampaikan Sri Sultan di hadapan ribuan massa aksi unjuk rasa di Mapolda DIY pada Sabtu (30/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sebelumnya, Sultan sempat melakukan dialog tertutup selama hampir dua jam bersama delapan perwakilan demonstran.
“Kami memfasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah pusat, baik itu saya lakukan sendiri maupun lewat surat, di mana teman-teman yang mengajukan aspirasinya. Kalau tenaga dan pikiran saya dibutuhkan, silakan. Tapi saya harus dapat suratnya sebagai dasar untuk mendiskusikan dengan pusat,” tegas Sri Sultan.
Aksi Ricuh, Sultan Turun Langsung
Sri Sultan tiba di Mapolda DIY pada Jumat (29/8) malam sekitar pukul 22.30 WIB tanpa pengawalan khusus. Kehadirannya menjadi perhatian, sebab sebelumnya aksi massa sempat ricuh dengan insiden pembakaran dan pengerusakan sejumlah aset kepolisian, termasuk kendaraan dinas dan bagian bangunan kantor.
Meski demikian, Sultan menekankan bahwa jalur kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah dan justru mengaburkan aspirasi yang ingin diperjuangkan. Ia mengajak para demonstran untuk mengedepankan dialog konstruktif bersama pemerintah maupun aparat kepolisian.
Bangun Dialog Berkelanjutan
Dalam kesempatan itu, Sri Sultan juga menekankan perlunya keterlibatan delapan perwakilan massa untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan. Ia berharap proses ini bisa terus berjalan agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.
“Mari kita bisa membangun dialog yang berkelanjutan. Karena waktunya sudah jam 01.00 malam, mari kita sama-sama pulang dan beristirahat. Kita semua sudah lelah,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga kondusivitas Yogyakarta, sekaligus memastikan suara masyarakat dapat tetap sampai ke pemerintah pusat secara elegan. []
