BacaJogja — Pada sebuah pagi yang tampak biasa saja, jemari tangan Adriyani sedikit gemetar di hadapan kamera. Tangan yang selama empat dekade terakhir akrab dengan debu kapur, spidol, dan tumpukan lembar tugas murid itu, kini sedang membuka sebuah amplop putih kecil.
Bukan untuk pamer, jauh dari maksud mengemis iba. Perempuan yang akrab disapa Bu Ijah ini hanya ingin merekam sebuah garis akhir dari perjalanan panjangnya. Beliau mulai menghitung lembar demi lembar uang di dalamnya.
“Satu, dua, tiga, empat…”
Hitungan itu berhenti di angka Rp414.000.
Bagi sebagian orang, nominal itu mungkin hanya setara dengan sekali makan malam di restoran atau biaya parkir bulanan di mal mewah Jakarta. Namun bagi Bu Ijah, seorang guru honorer asal Kota Tangerang, angka itulah yang menjadi penanda akhir dari 40 tahun baktinya untuk dunia pendidikan Indonesia.
Selasa, 23 Juni 2026, menjadi hari terakhirnya berdiri di depan kelas sebagai seorang guru. Pagi itu, ia resmi purna tugas. Empat puluh tahun berlalu, dan ia pulang dengan kenyataan getir: uang pensiun Rp0.
Potret Getir Nasib Guru Honorer dari Rezim ke Rezim
Kisah Bu Adriyani adalah satu dari ratusan ribu potret buram nasib guru honorer di tanah air. Selama empat puluh tahun mengabdi, beliau telah menyaksikan pergantian presiden, perubahan kurikulum berkali-kali, hingga transformasi papan tulis kayu menjadi layar digital.
Namun, ada satu hal yang ironisnya tidak pernah berubah dari rezim ke rezim: komitmen nyata negara terhadap kesejahteraan guru di garis depan.
Setiap musim pemilihan umum, jargon “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” dan janji manis mengangkat derajat guru honorer selalu laku dijual di panggung politik. Faktanya, begitu kursi kekuasaan diduduki, anggaran triliunan rupiah lebih cair untuk proyek-proyek fisik megah. Sementara itu, keringat para pendidik yang membangun moral dan kecerdasan manusia Indonesia sering kali dinilai dengan angka yang tidak manusiawi.
Label “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” seolah sengaja dipelihara sebagai legitimasi agar negara bisa terus abai dan menuntut mereka untuk selalu “ikhlas” berkorban.
Menolak Padam, Melawan Lewat “Lentera Putih”
Meskipun sistem memperlakukannya dengan tidak adil, Bu Ijah menolak untuk menyerah pada keadaan. Di sela-sela kesibukannya membagi ilmu di Kota Tangerang, ia memeras otak dan menuangkan kegelisahannya ke dalam tulisan. Pada tahun 2011, sebuah novel lahir dari rahim perjuangannya yang diberi judul Lentera Putih.
Novel itu bukan sekadar karya fiksi, melainkan manifestasi dari mimpi dan air mata Bu Ijah. Lewat royalti dan perjuangan yang tak kenal lelah, mimpi itu menggelinding menjadi sesuatu yang lebih besar. Pada tahun 2020, ia berhasil mendirikan Yayasan Madani Lentera Putih, sebuah wadah mandiri untuk mewujudkan berbagai program sosial dan pendidikan gratis yang selama ini ia impikan.
Ketika statusnya sebagai guru honorer dicopot oleh usia, semangatnya tidak ikut pensiun. “Saya dulu menyebut diri saya guru honorer yang menulis novel Lentera Putih,” ujarnya dengan nada tegap. “Kini, setelah tidak lagi menjadi guru, saya memilih menyebut diri saya sebagai seorang pejuang.”
Sebuah Kalimat Terakhir yang Tertahan
Di akhir ceritanya, ketegaran perempuan asal Tangerang ini sempat runtuh. Suaranya bergetar hebat saat ia mengenang sosok almarhum Pak Solihin, salah satu figur pendidik yang amat ia hormati.
Tiga hari sebelum mengembuskan napas terakhir, Pak Solihin sempat membisikkan sebuah kalimat kepada Bu Ijah. Kalimat yang begitu mendalam, hingga Bu Ijah tak kuasa melanjutkan ceritanya. Air matanya nyaris tumpah, menyiratkan betapa dalamnya luka sekaligus kebanggaan yang dipendam oleh mereka yang memilih jalan sunyi sebagai guru honorer.
Sebab pada akhirnya, nilai pengabdian seorang guru memang tidak akan pernah bisa diukur oleh angka di dalam amplop. Bukan oleh Rp414.000, dan bukan pula oleh jaminan pensiun yang nihil. Nilai mereka ada pada ribuan kepala yang kini bisa berpikir kritis, dan pada ribuan kehidupan yang berhasil mereka selamatkan dari kegelapan.
Namun, sampai kapan Indonesia harus membiarkan guru-gurunya menjadi “pejuang mandiri” demi menutupi kegagalan negara yang absen hadir? []
