BacaJogja – Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan mega korupsi Pertamina. Namun, dalam pemeriksaan tersebut, Ahok mengungkapkan bahwa penyidik Kejagung memiliki data yang lebih lengkap dibandingkan dengan data yang ia miliki.
Sebelum pemeriksaan berlangsung, media sosial telah dihebohkan dengan beredarnya rekaman yang diklaim sebagai hasil penggeledahan di rumah pengusaha Riza Chalid. Dari hasil penggeledahan tersebut serta pengakuan sembilan tersangka, terungkap bahwa dugaan perampokan uang negara dalam kasus ini mencapai hampir Rp 1.000 triliun.
Baca Juga: Usai Guru Salsa, Warganet Dihebohkan Video Syur Bidan Rita
Jejak Mafia Migas dalam Mega Korupsi Pertamina
Pengamat Ekonomi Energi UGM sekaligus mantan anggota Tim Anti Mafia Migas, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menyoroti bahwa sejak rekaman tersebut beredar, belum ada pihak yang secara resmi membantah atau membenarkan isinya. Ia menilai pola perampokan ini dilakukan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha, serta berbagai pihak lainnya.
“Jaringan ini mirip dengan Mafia Migas yang dulu beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas yang diketuai almarhum Faisal Basri berhasil mengendus praktik perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) oleh Petral,” ujar Fahmy dalam diskusi di Kampus UGM, Jumat (14/3).
Sayangnya, lanjut Fahmy, temuan Tim Anti Mafia Migas saat itu tidak bisa ditindaklanjuti lebih jauh karena tim tersebut tidak memiliki kewenangan penyidikan. Laporan hasil investigasi telah diserahkan ke KPK, namun lembaga antirasuah itu mengaku kesulitan dalam mengusut kasus ini karena Petral berbasis di Singapura, di luar yurisdiksi hukum Indonesia.
Baca Juga: Mudik Mewah, Harga Murah! KAI Wisata Tawarkan Java Priority Mulai Rp 499 Ribu
Sebagai langkah pencegahan, Tim Anti Mafia Migas saat itu merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium serta membubarkan Petral. Presiden Joko Widodo pun menyetujui dan mendukung langkah tersebut. Namun, penyidikan lebih lanjut terhadap kasus Petral akhirnya dihentikan tanpa ada satu pun pihak yang dijadikan tersangka.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo
Fahmy berharap agar kasus mega korupsi Pertamina kali ini tidak berakhir seperti skandal Petral. Menurutnya, Presiden Prabowo harus memiliki komitmen kuat untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Semua tentu berharap Presiden Prabowo berkomitmen dan serius membongkar jaringan mafia ini. Siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.
Kasus mega korupsi Pertamina ini menjadi ujian besar bagi pemerintahan yang baru. Akankah skandal ini benar-benar terbongkar, ataukah akan menguap seperti kasus-kasus sebelumnya? Publik menantikan langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan uang negara yang diduga dirampok oleh para mafia migas. []
