BacaJogja – Wakil Ketua DPD RI, H. Tamsil Linrung menyatakan, menekankan pentingnya reformasi di tubuh Polri agar lebih profesional dan mandiri. Ia menyoroti kepercayaan publik yang sempat menurun akibat berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian.
Menurut dia, survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri yang sebelumnya di bawah 60 persen kini mulai naik ke angka 60 persen. Namun, ini lebih karena tekanan media sosial. No viral, no justice.
“Ini perlu dijawab dengan perubahan nyata,” ujar Tamsil yang bertindak sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional bertajuk Mewujudkan Polri yang Bermartabat, Profesional, dan Berintegritas di Auditorium Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca Juga: Usai Guru Salsa, Warganet Dihebohkan Video Syur Bidan Rita
Ia juga menyinggung kasus penembakan ajudan oleh mantan perwira tinggi Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang menjadi ujian berat bagi institusi Polri.
“Ketika mendengar nama polisi, yang terjadi bukan hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga keprihatinan atas kasus-kasus yang mencoreng institusi ini,” tambahnya.
Polri dan Tantangan Integritas: Perspektif Akademisi dan Masyarakat
Ketua panitia seminar, Wahyudi JN, mengungkapkan bahwa awalnya acara ini dirancang sebagai diskusi terbatas (Focus Group Discussion), namun minat masyarakat yang tinggi membuatnya bertransformasi menjadi seminar nasional.
“Kami tidak menyangka perhatian publik terhadap reformasi Polri begitu besar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memperluas forum ini agar lebih banyak gagasan yang bisa didiskusikan,” kata Wahyudi.
Baca Juga: Tujuh Tempat Ngabuburit di Bantul yang Hits dan Wajib Dikunjungi
Dalam seminar ini, panitia juga menyebarkan angket kepada peserta untuk menggali harapan publik terhadap Polri. Hasilnya, 24 persen responden menginginkan adanya reformasi signifikan di tubuh kepolisian.
“Kami berharap masukan dari seminar ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Polri dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik ke depan,” tambah Wahyudi.
Empat Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Polri
Menurut Wahyudi, terdapat empat faktor utama yang menjadi tantangan bagi Polri dalam menjalankan perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat:
- Pengaruh Politik – Polri kerap dituding menjadi alat politik bagi penguasa, sehingga lebih fokus melindungi kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat.
- Kasus Korupsi dan Kolusi – Dugaan keterlibatan Polri dalam korupsi dan kolusi dengan oligarki maupun kriminalitas merusak kredibilitas institusi.
- Kurangnya Akuntabilitas – Minimnya transparansi dalam penegakan hukum membuat publik meragukan integritas kepolisian.
- Pengaruh Militerisasi – Model kepemimpinan yang masih memiliki nuansa militer sering kali menyebabkan pendekatan represif dalam pelayanan publik.
Sebagai solusi, Wahyudi menekankan lima langkah utama yang dapat dilakukan untuk membenahi Polri, yakni reformasi institusional, pengembangan kapasitas personel, peningkatan partisipasi masyarakat, pengawasan ketat, serta perumusan kebijakan yang lebih progresif.
Baca Juga: Menelusuri Jejak NU di Bantul: Sejarah, Peran Kiai, dan Gerakan Dakwah
Menuju Polri yang Lebih Humanis dan Berintegritas
Dengan berbagai masukan dari seminar ini, harapan besar muncul agar reformasi Polri dapat berjalan sesuai harapan publik. Polri diharapkan lebih transparan, profesional, dan dekat dengan masyarakat, sebagaimana konsep Bhabinkamtibmas yang seharusnya diterapkan dengan optimal.
“Semoga seminar ini bisa menjadi momentum penting bagi Polri untuk mendengarkan suara rakyat dan menerapkannya dalam reformasi institusional yang nyata,” tutur Wahyudi.
Seminar Nasional ini merupakan gelaran Setjen DPD RI bekerja sama dengan Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (KAPASGAMA). Acara ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat, dengan dihadiri lebih dari 250 peserta dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H.; Direktur Pusham UII Eko Riyadi, S.H., M.Hum.; Komisioner Komnas Perempuan RI 2015-2019 Dr. Budi Wahyuni, M.M., M.A.; Pakar HTN FH UGM Dr. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Dosen FH UMY Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.; serta Digital Strategist Consultant Jusman Dalle. Bertindak sebagai keynote speaker adalah Wakil Ketua DPD RI, H. Tamsil Linrung. []
