BacaJogja – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerukan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) segera turun tangan mengatasi lonjakan kredit macet yang menimpa pelaku usaha di tengah suasana ekonomi yang semakin sulit.
Wakil Ketua Kadin DIY, Robby Kusumaharta, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi perekonomian lokal yang menurutnya nyaris serupa dengan krisis akibat gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Banyak pelaku usaha kini terjebak dalam jerat kredit macet karena penurunan kinerja usaha, dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah dan tekanan ekonomi global.
Baca Juga: Korupsi BUMDes Rp 1 Miliar di Kulon Progo: Tersangka Gunakan untuk Rumah Mewah dan Mobil Pribadi
“Suasana ekonomi kita sangat mengkhawatirkan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan, dan akibatnya kredit menjadi macet. Kami akan mengajak BI dan OJK duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai pengusaha yang sedang berjuang justru tambah menderita karena dikejar debt collector. Ini bukan solusi,” ujar Robby saat acara Syawalan dan Mbakmi Bersama Kadin Bantul di Bakmi Pak Newu, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Rabu (16/4).
Menurut Robby, penagihan oleh pihak ketiga seringkali tidak memberikan ruang dialog, justru menimbulkan tekanan mental dan psikologis yang memperburuk situasi pelaku usaha. “Sedikit-sedikit solusinya dilempar ke pihak ketiga, padahal mereka tidak mau diajak diskusi. Ini menyulitkan,” tegasnya.
Meskipun belum ada data resmi, Kadin DIY memperkirakan jumlah pelaku usaha yang mengalami kredit macet bisa mencapai puluhan hingga ratusan. Sejak awal 2024, banyak sektor usaha mengalami perlambatan dan penurunan pendapatan drastis.
Baca Juga: Viral! Sopir Bus Rekam Wisatawan Mandi di Pantai Drini, Diamuk Massa
Robby mengusulkan adanya solusi mendasar berupa kelonggaran dan relaksasi bagi para kreditur agar tetap bisa “bernapas” dan menjalankan usaha mereka secara kreatif. “Solusi ini penting sebagai terapi awal agar usaha bisa bangkit, bertahan, menjaring pelanggan baru, dan tidak sampai melakukan PHK,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong pengurus Kadin di tingkat kota dan kabupaten untuk membuka posko pengaduan. Posko ini diharapkan menjadi tempat pelaku usaha menyampaikan keluhan dan mencari jalan keluar dari persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.
“Kadin harus mampu memberi solusi sekecil apa pun, khususnya untuk masalah ekonomi. Kita harus hadir bagi pelaku usaha,” pungkasnya. []
