BacaJogja – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi melantik 1.413 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai jabatan fungsional pada Rabu (26/11/2025). Pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi DIY.
Pelantikan digelar secara hybrid, berpusat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dan diikuti 187 PPPK yang hadir langsung. Sementara peserta lainnya mengikuti prosesi melalui zoom meeting dari lima lokasi berbeda: Aula SMA Negeri 3 Yogyakarta, Aula SMK Negeri 1 Tempel, GOR SMK Negeri 1 Pandak, Aula Baldikmen Kulon Progo, dan Aula SMK Negeri 2 Wonosari.
Memperkuat SDM dan Menegakkan Profesionalisme Birokrasi
Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Ni Made, pelantikan PPPK angkatan 2022–2023 merupakan kelanjutan dari penataan manajemen ASN yang sebelumnya juga dilakukan untuk formasi 2020–2021.
Ni Made menegaskan bahwa peran jabatan fungsional sangat terkait dengan dampak pembangunan daerah. ASN tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi dituntut memberikan kontribusi langsung terhadap penyelesaian isu-isu strategis.
Hal ini sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian PANRB yang menekankan percepatan penyelesaian isu nasional seperti:
- pengentasan kemiskinan,
- peningkatan investasi,
- penggunaan produk dalam negeri,
- pengendalian inflasi,
- serta digitalisasi layanan pemerintahan.
“Jabatan Fungsional tidak hanya menghasilkan angka penilaian kinerja, tetapi impact nyata yang terukur dan dirasakan masyarakat,” kata Ni Made.
Guru, Tenaga Kesehatan, dan Fungsional Lainnya Pegang Peran Strategis
Kepada para tenaga guru, kesehatan, sosial, kehutanan, infrastruktur, budaya, dan jabatan fungsional lainnya, Ni Made menekankan bahwa kualitas layanan publik sangat bergantung pada profesionalisme mereka.
Para guru, misalnya, berperan menjaga reputasi DIY sebagai kawasan pendidikan unggul. Mereka diharapkan mampu membangun ekosistem belajar yang adaptif, inovatif, dan inklusif.
Demikian pula tenaga kesehatan dan perangkat teknis lain yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Dua Fondasi Utama ASN: Kompetensi dan Adab
Ni Made menggarisbawahi dua fondasi penting dalam birokrasi modern: kompetensi dan adab.
Kompetensi diperlukan untuk menghasilkan kinerja berbasis data, terukur, dan memberikan kepastian pelayanan. Namun, kompetensi saja tidak cukup tanpa adab kerja yang baik.
Ia menegaskan filosofi Jawa “empan papan”, yaitu kemampuan menempatkan diri dengan tepat dalam setiap situasi—menjaga tutur, menghargai aturan, memahami konteks, serta melayani masyarakat dengan kerendahan hati.
“Birokrasi yang baik bukan hanya terlihat dari kecepatan layanan, tetapi dari ketepatan bersikap,” ujarnya.
ASN Dituntut Jadi Pembelajar Sepanjang Hayat
Memasuki era layanan serba digital, setiap ASN diminta untuk terus meningkatkan diri. Pelatihan formal dinilai tidak lagi cukup karena perubahan dunia kerja sangat cepat.
Ni Made mendorong seluruh PPPK untuk:
- meningkatkan literasi digital,
- memperkuat kemampuan teknis,
- mengambil sertifikasi profesi,
- hingga eksplorasi kompetensi baru.
Di birokrasi masa depan, ASN yang mampu mengembangkan diri secara mandiri disebutnya akan menjadi engine of change, bukan sekadar pelaksana tugas harian.
Membangun Birokrasi Humanis dan Adaptif
Menutup sambutannya, Ni Made berharap pelantikan PPPK ini membawa energi baru bagi Pemda DIY dalam membangun birokrasi yang teknokratis, efisien, human-centered, dan berakar kuat pada nilai budaya.
“Jadikan sumpah yang telah diucapkan sebagai pedoman moral dalam setiap langkah pengabdian,” ujarnya. []
