BacaJogja – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik saat memasuki Ramadan 2026. Sejumlah warganet mengunggah foto menu yang diterima siswa, mulai dari paket snack hingga bubur kacang hijau yang dibagikan pada pagi menjelang siang.
Unggahan tersebut memicu diskusi luas di media sosial, terutama terkait kualitas menu, waktu distribusi, serta kesesuaian dengan anggaran yang disebut mencapai Rp10 ribu per anak per hari.
Pada hari pertama masuk sekolah saat Ramadan, sejumlah orang tua dan siswa membagikan foto menu MBG yang berisi beberapa potong kue, satu buah jeruk, sebungkus kacang, serta satu kemasan makanan ringan.
Sebagian warganet membandingkan menu tersebut dengan takjil gratis di pinggir jalan. “Menu MBG hari ini seperti pembagian takjil gratis,” tulis salah satu akun.
Tak berhenti di situ, muncul pula unggahan lain yang memperlihatkan akumulasi menu selama satu minggu untuk siswa SMP.
“MBG 1 minggu anak SMP, 10 ribu dikali 1 minggu, menurut kalian ini ada harga 60 ribu ngga??” tulis warganet sambil mengunggah foto menu MBG selama sepekan.
Jika mengacu pada angka Rp10 ribu per hari, maka dalam lima hingga enam hari sekolah, nominalnya berkisar Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per siswa per minggu. Perbandingan inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Menu Bubur Saat Siswa Berpuasa
Sorotan berikutnya muncul saat menu bubur kacang hijau dibagikan pada pagi menjelang siang, sementara siswa tengah menjalankan ibadah puasa.
Karena tidak mungkin dikonsumsi siang hari, makanan tersebut harus disimpan hingga waktu berbuka agar tidak basi.
Sindiran pun bermunculan di media sosial. “Husnudzon saja, semua rumah penerima MBG punya kulkas.. Karena rakyat kita sedang kaya-kaya saja,”
Kutipan tersebut langsung memantik reaksi beragam. Ada yang menilai persoalan utama bukan pada jenis makanannya, melainkan pada teknis distribusi yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi Ramadan.
Perlu Evaluasi Teknis?
Program MBG dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi pelajar. Namun dalam pelaksanaannya, aspek transparansi anggaran, kualitas menu, serta mekanisme distribusi menjadi perhatian publik.
Sejumlah warganet berharap ada penyesuaian skema khusus selama Ramadan, baik dari sisi waktu pembagian maupun jenis makanan yang lebih tahan lama tanpa penyimpanan khusus.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola program terkait keluhan dan unggahan yang beredar di media sosial.
Diskusi pun terus bergulir: apakah ini persoalan persepsi publik semata, atau memang perlu evaluasi menyeluruh di lapangan? []
