BacaJogja — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Gunungkidul yang telah berlangsung selama setahun terakhir memicu keprihatinan mendalam. Jajaran pengurus tingkat kecamatan (PK), dewan pertimbangan, hingga sesepuh partai mendesak agar pelaksanaan Musda segera digelar secara transparan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tanpa intervensi maupun pelanggaran aturan.
Haryanto, Pimpinan PK Panggang sekaligus Koordinator Relawan Golkar Dapil V, secara tegas menyatakan bahwa molornya Musda selama satu tahun ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader bawah. Ia juga menyoroti adanya isu rencana penerapan Pelaksana Tugas (Plt) kepada pemilik hak suara sah menjelang Musda.
“Sebagai pemilik hak suara sah, tentu kami tidak rela jika hak kami dirampas dengan menjalankan mekanisme yang menabrak aturan. Kami mendengar ada pihak tertentu yang memaksakan kehendak memilih salah satu kandidat yang sebenarnya tidak dikehendaki akar rumput,” ujar Haryanto, Jumat (6/11/2026).
Haryanto mengingatkan, sesuai konstitusi dan mekanisme partai, penunjukan Plt dilarang dalam kurun waktu enam bulan menjelang Musda—baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Jika aturan ini dilanggar, ia memastikan hasil Musda akan cacat dan berpotensi memicu gerakan perlawanan dari relawan serta akar rumput.
Potensi Mosi Tidak Percaya dan Solidaritas Kader DIY
Senada dengan hal tersebut, perwakilan PK Kapanewon Ponjong, Supriyono, mengungkapkan bahwa aksi doa bersama dan keprihatinan yang digelar sebelumnya murni merupakan aspirasi dari bawah. Menurutnya, jika Musda digelar secara demokratis dan sesuai aturan, seluruh kader siap untuk legowo menerima siapapun yang terpilih.
(Keterangan Foto: Tokoh dan kader Partai Golkar Gunungkidul dari kiri ke kanan: Jumiran, Haryanto, Ratno Pintoyo, dan Supriyono saat memberikan keterangan pers terkait polemik Musda Golkar Gunungkidul.)
“Namun, jika ada pihak yang menabrak aturan dan menyakiti masyarakat Gunungkidul, maka akan muncul mosi tidak percaya. Tidak hanya dari akar rumput Gunungkidul, tetapi masyarakat Golkar DIY juga akan bergerak,” tegas Supriyono. Ia menambahkan bahwa PK memiliki hak suara yang dilindungi aturan dan meminta tidak ada pihak yang mencederai demokrasi internal partai.
Desakan Netralitas untuk DPD Golkar DIY
Dari unsur internal partai, Dewan Pertimbangan DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, menyoroti pentingnya netralitas dari pimpinan tingkat di atasnya. Ia meminta agar pengurus DPD Golkar DIY bersikap adil, mandiri, dan menerapkan prinsip ‘manjing ajur ajer’ tanpa memihak salah satu kandidat.
“Jika aturan permainan ini dilanggar dan ditabrak, akan ada konsekuensi besar yang dihadapi Partai Golkar. Saat ini partai-partai lain sudah mulai bersiap melakukan konsolidasi pemenangan pemilu, sementara Golkar justru masih disibukkan dengan urusan internal Musda,” ungkap Ratno. Kondusifitas partai, lanjutnya, sangat bergantung pada ketegasan pimpinan dalam menegakkan aturan.
Sementara itu, tokoh senior Partai Golkar, Jumiran, turut menyuarakan keprihatinannya atas molornya agenda lima tahunan ini yang kerap diwarnai kendala akibat kepentingan kelompok tertentu. Di usia partai yang sudah menginjak 62 tahun, ia berharap pimpinan segera mengambil langkah nyata untuk menggelar Musda tahun ini mengingat tahapan pemilu sudah di depan mata.
“Mohon pimpinan segera melaksanakan tugas penting Musda ini. Siapapun yang terpilih sesuai hati nurani kader Gunungkidul, wajib kita dukung bersama demi kebesaran Partai Golkar di masa mendatang,” pungkas Jumiran. []
