Keppres 2 Tahun 2022 tentang Penegakan Kedaulatan Negara Sudah Tepat

  • Whatsapp
1 maret 1949
Presiden Jokowi menerbitkan Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. (Foto: Pemda DIY)

Yogyakarta – Presiden RI Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional yang diberi nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kepres ini membuka kacamata generasi muda untuk memahami peran sejarah tokoh bangsa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia Ahmad Maruf menilai keputusan pemerintah sudah tepat. Ada pembelajaran sejarah berkaitan pentingnya menegakan kedaulatan NKRI di mata dunia. “Keppres ini sejalan dengan hasil para ilmuwan dan sejarawan yang menempatkan peran sentral Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Panglima Besar Jendral Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang,” katanya di Yogyakarta, Jumat 4 Maret 2022.

Read More

Baca Juga: Jokowi Tetapkan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai Hari Besar Nasional

Tiap tokoh bangsa memiliki peran sejarah penting menegakan kedaulatan RI. Panglima Besar Sudirman, memiliki track record sebagai ahli strategi dan panglima perang nampak pada palagan Ambarawa. “Pada Serangan Umum 1 Maret banyak juga yang berperan dalam posisi masing-masing, seperti Pak Harto, Pak Nasution, Pak Urip Sumohardjo, Kawilarang, Pak Simatupang, Pak Bambang Sugeng dan lainnya, kata Ahmad Maruf. ”

Peneliti Senior di Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) ini menilai Keppres 2/2022 ini tak menghilangkan peran Soeharto sebagai salah satu pelaksana kebijakan untuk menjabarkan di tingkat taktik perang. Perintah mobilisasi angkatan perang dari Menhan yang dalam konteks strategi, mobilisasi dan lain-lain oleh Jenderal Sudirman.

Baca Juga: Rangkaian Acara Mengenang Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

“Tatkala menempatkan Sri Sultan HB IX dan juga Panglima Angkatan Perang, maka pembelokkan sejarah yang kini diluruskan. Perlu dicatat bahwa Ibu kota negara ketika dipindahkan dan dalam keadaan tdk aman, yang mengundang ke Jogja itu Sri Sultan HB IX,” ungkapnya.

Bahkan, kata dia, APBN RI pertama dibiayai Sri Sultan HB IX setidaknya sekitar 5 juta Golden. Kontribusi pemikiran dan pengorbanan Aset meneguhkan peran Sri Sultan IX sangatlah sentral.

Baca Juga: Momentum Serangan Umum 1 Maret Diusulkan Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Berkaitan dengan polemik Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ahmad Maruf menyatakan yang paling penting adalah memberikan cakrawala dan menjernihkan sejarah tokoh bangsa yang berjasa besar pada Indonesia.

“Jadi mari kita menangkan wacana publik dengan mendorong para sejarawan dan pengamat militer berbicara tentang kebenaran sejarah dengan menghormati jasa Sri Sultan HB IX dan Jendral Sudirman,” kata Ahmad Ma’ruf. []

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *