DPRD DIY Minta Sekolah Tidak Takut Didatangi LSM Abal-abal

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. (Foto: Istimewa)

BacaJogja – Isu pendanaan dan pembiayaan pendidikan jangan sampai menjadikan sekolah terintimidasi. Sepanjang semua dijalankan sesuai aturan jangan takut jika ada intimidasi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana merespons berbagai kepala sekolah di DIY sekolah mereka sering didatangi LSM abal-abal dan mencari cari kesalahan sekolah. “LSM abal-abal ini biasanya terkait dana pendidikan. Biasanya LSM itu minta uang ke sekolah, dan karena terintimidasi sekolah terpaksa memberikan,” katanya, Kamis, 16 Maret 2023.

Read More

Baca Juga: MAN 3 Bantul Raih Publikasi Award Kanwil Kemenag DIY

Menurut Huda, jika ada LSM abal-abal mengintimidasi jangan diikuti, jawab saja baik baik. Jika keterlaluan laporkan ke DPRD atau ke dinas pendidikan. “Saat ini DPRD sedang mempersiapkan raperda pendanaan pendidikan untuk menjamin rasa aman bagi sekolah maupun orangtua siswa,” katanya.

Politikus PKS ini mengungkapkan, dalam konsep unit cost minimal sekolah negeri harus dipenuhi oleh APBD dan APBN sehingga tidak ada pungutan (sumbangan wajib). Saat ini memang masih ada selisih antara total BOS dan BOSNAS dengan unit cost minimal. Di sinilah ada gap yang sering menimbulkan masalah bagi penyelenggara yang dituntut mutu pendidikan.

Baca Juga: Waspadai Praktek dan Jenis Pungutan Liar PPDB 2022

Menurut Huda, unit cost untuk SMA berdasar pergub adalah Rp4,8 jt untuk SMA IPS dan Rp4,9 juta untuk IPA per tahun. Sementara untuk SMK Rp5,3 juta dan Rp5,5 juta per tahun. Sementara total BOS hanya Rp3,5 juta per tahun (BOSNAS Rp1,4 juta dan BOSDA Rp2,1 juta).

Ada gap sekitar Rp1,4 juta per tahun yang mesti disolusikan. Pilihannya adalah apakah dari pungutan atau dicukupi negara. “Kami berpandangan negara harus mesti mencukupinya. Jika dihitung diperlukan tambahan sekitar Rp150 miliar per tahun di DIY,” ungkapnya.

Baca Juga: Satgas Saber Pungli DIY: Maaf jika Kena Razia lalu Diproses Hukum

SLB juga perlu diperhatikan termasuk sekolah inklusi yang memerlukan anggaran tambahan sekitar 25 M per tahun. Hal hal ini menjadi konsen agar bisa kecukupan anggaran pendidikan dan pencapaian kualitas pendidikan di jogja. “Harapan kami sekolah bisa konsen mendidik siswa siswa dengan tenang untuk mempersiapkan generasi masa depan di DIY,” katanya. []

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *