BacaJogja – Ribuan buruh dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) Aliansi Buruh Jogja yang digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tridadi, Sleman, Yogyakarta Minggu 9 Juli 2023.
Dalam acara ini, elemen buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja menyatakan mengalihkan dukungannya dari capres lingkaran Jokowi kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Mereka tidak akan memilih capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam acara ini, mereka turut membawa poster dan spanduk bergambar Anies Baswedan.
FGD Aliansi Buruh Jogja ini diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY. Mereka mereka berasal dari DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI.
Baca Juga: DPD RI Sebut RUU Kesehatan Omnibus Law Merugikan Tenaga Kesehatan
Ketua DPD KSPSI DIY Ruswadi mengatakan, Pemilu 2014 dan 2019, saat itu kalangan buruh satu suara mendukung salah satu calon presiden dan alhamdulillah jadi presiden saat ini. Namun, dukungan kepada Jokowi itu, ternyata tak membawa kesejahteraan berarti pada elemen buruh yang di Indonesia jumlahnya mencapai 140 juta jiwa dari total penduduk 270 juta jiwa.
“Elemen buruh saat sedang kondisi terpuruk-terpuruknya, yakni saat wabah Covid-19 menggila pada 2020 silam, justru dikhianati pemerintahan Jokowi. Saat semua buruh terpukul dengan Covid-19, pemerintah (Jokowi) justru menggelontorkan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Ruswadi dalam orasinya.
Baca Juga: Ribuan Buruh Jogja Siap Aksi May Day, Isu Utama Cabut UU Cipta Kerja
Menurut dia, kebijakan yang disahkan pemerintah pada Oktober 2020 itu, membuat buruh se tanah air bergerak menolak meski wabah Covid-19 tengah merebak dan memakan korban ribuan jiwa. Undang undang yang dinilai merugikan kaum buruh itu pun sampai saat ini tak henti mendapatkan penolakan dari buruh.
“Undang undang Cipta Kerja itu tak memberi keuntungan sama sekali buat buruh, penolakan buruh di mana mana, tak hanya di jalanan, tapi juga sampai (gugatan) uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi),” jelas Ruswadi.
Ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang mengamanatkan perbaikan UU Cipta Kerja itu selama dua tahun yang berakhir pada November 2023. Namun, pemerintahan Jokowi justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022.
Baca Juga: Ribuan Buruh Jogja Siap Aksi May Day, Isu Utama Cabut UU Cipta Kerja
“Terbitnya Perpu saat masa perbaikan UU Cipta Kerja yang belum selesai itu lebih merugikan pekerja lagi. Walaupun kami sadar, uji materi UU Cipta Kerja di MK itu tak bisa terlalu kami harapkan,” jelasnya.
Ruswadi pun menyindir posisi Ketua MK saat ini, Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi. “Karena penegak hukum yang ditempatkan (di MK) orang orang yang pro pemerintah,” kata Ruswadi.
Dengan situasi pelik menghadapi jalan berliku menolak UU Cipta Kerja itu, Ruswadi mengatakan buruh hanya bisa bertumpu pada sosok calon pemimpin yang dinilai berada di luar lingkaran Presiden Jokowi. “Mau tidak mau, suka tidak suka harus ada perubahan, buruh harus memilih satu dari tiga sosok kandidat calon presiden itu, yang berani berpihak pada buruh,” kata dia.
Baca Juga: Film Senyum Manies, Love Story Anies Baswedan dan Fery Farhati saat Kuliah di Yogyakarta
“Sosok yang diusung partai pemenang (PDIP-Ganjar Pranowo) tentu akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah ada, alias tetap melanjutkan UU Cipta Kerja,” kata dia.
“Satu lagi yang duduk di kabinet, Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto), pasti nanti juga sama, membuat Cipta Kerja diberlakukan sebagai undang-undang,” ujar Ruswadi.
Lima Tuntutan Aliansi Buruh Jogja
Satu-satunya sosok calon presiden yang lantas bisa diandakkan buruh, kata Ruswadi, tersisa Anies Baswedan saja. Yang berada di luar lingkaran Jokowi. “(Anies) sudah teruji, selama lima tahun memimpin DKI Jakarta membuat kebijakan upah minimum tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah Karawang,” kata dia.
“Anies untuk perhitungan upah minimum tidak mengikuti UU Cipta Kerja, tapi peraturan gubernur,” kata dia.
Pada 2016, kata Ruswadi, Anies sebagai gubernur juga menerbitkan program kesejahteraan di luar upah minimum buruh. Sehingga kalangan pekerja bisa naik transportasi umum pemerintah daerah secara gratis.
Baca Juga: Anies Baswedan Mengenang Kuliner Legendaris Sego Pecel Bu Wiryo UGM Yogyakarta
Aliansi Buruh Jogja pun mendesak kepada Pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden Periode 2024-2029.
Aliansi Buruh Jogja itu menyerukan lima tuntutan.
1. Batalkan dan cabut UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2. Cabut Permenaker No. 5 Tahun 2023
3. Tinjau kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan tembakau setara narkotika dan psikotropika
4. Ciptakan dan perluasan lapangan kerja tanpa memangkas atau mengurangi kesejahteraan buruh yang sudah ada.
5. Hentikan dan batasi mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA). []
