BacaJogja – Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, banyak perubahan signifikan terjadi dalam sistem pemerintahan, termasuk di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Salah satu hal menarik yang terekam dalam sejarah adalah penyederhanaan administrasi wilayah yang tampak jelas dalam Peta Bantul tahun 1944.
Penyederhanaan Wilayah: Lahirnya Kabupaten Kota Djokjakarta
Sebelum 1944, wilayah Vorstenlanden – Residentie Djokjakarta (yang sekarang dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta) terbagi dalam beberapa distrik besar: Kota Djokjakarta, Bantoel (Bantul), Sleman, Kalasan, Koelon Progo (Kulon Progo), Adikerta, dan Goenoengkidoel (Gunungkidul).
Baca Juga: Kalender Event Jogja Mei 2025: Dari Lari Sehat, Konser Musik, Festival Kuliner dan Komik
Namun, pada tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Kabupaten Kota Djokjakarta sebagai bentuk efisiensi administratif. Kabupaten baru ini menggabungkan tiga wilayah: Kota Djokjakarta, Sleman, dan Kalasan, sementara wilayah lainnya tetap berdiri sendiri.
Fakta Unik dari Peta Bantul 1944
Jika kita memperhatikan lebih detail peta tersebut, ada beberapa hal menarik:
1. Kota Djokjakarta tampak lebih kecil, karena wilayah seperti Umbulharjo dan Kotagede masih masuk wilayah Bantul.
2. Wilayah Bantul saat itu justru sangat luas, mencakup area yang kini dikenal sebagai bagian dari Sleman (seperti Depok), serta kawasan timur Kota Yogyakarta.
3. Godean, yang kini masuk Sleman, saat itu merupakan bagian dari wilayah Bantoel (Bantul).
4. Istilah “Enclave Surakarta” dan “Enclave Mangkunegaran” dalam peta diganti dengan “Enclave Klaten” dan “Enclave Wonogiri”, kemungkinan karena proses administrasi dilakukan melalui kota terdekat di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kulon Progo: Surga Panorama Kereta Api di Jalur Selatan Jawa
Bantul Pasca Kemerdekaan: Penataan Kapanewon Tahun 1948
Setelah Indonesia merdeka, struktur wilayah kembali mengalami perubahan. Pada tahun 1948, Kabupaten Bantul terdiri dari 16 kapanewon (kecamatan). Sebelas di antaranya masih dikenal hingga kini:
1. Bantul
2. Sewon
3. Kasihan
4. Pajangan
5. Pandak
6. Srandakan
7. Sanden
8. Kretek
9. Pundong
10. Jetis
11. Piyungan
Baca Juga: Pemda DIY Pastikan Pengembalian Simpanan Nasabah BUKP Wates dan Galur Kulon Progo
Sedangkan lima lainnya mengalami perubahan atau penghapusan:
12. Pedes – kemudian diganti menjadi Sedayu karena dianggap kurang baik secara nama.
13. Panggang – berubah menjadi Bambanglipuro untuk membedakan dari Panggang di Gunungkidul.
14. Imogiri – saat itu hanya mencakup Sriharjo, Wukirsari, dan Selopamioro.
15. Gondowulung – terdiri dari wilayah: Wonokromo, Pleret, Tamanan, Wirokerten, Jambidan, dan Potorono. Nantinya, Gondowulung dihapus, dan wilayahnya dibagi menjadi dua kapanewon baru: Pleret dan Banguntapan.
16. Kotagede – saat itu masih masuk Bantul, meliputi:
Banguntapan (Sorowajan, Ketandan, Pilahan, Pringgolayan)
Baturetno (Ngipik, Wiyoro, Mantup)
Umbulharjo (Semaki, Tahunan, Muja-Muju, Warungboto, Sorosutan, Pandean, Giwangan)
Nantinya, wilayah ini dipecah: sebagian menjadi Kapanewon Banguntapan, dan Umbulharjo menjadi bagian dari Kotamadya Yogyakarta.
Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa wilayah Bantul memiliki sejarah administratif yang sangat dinamis, khususnya pada masa transisi dari kolonialisme ke kemerdekaan. Peta Bantul 1944 menjadi saksi penting dari proses penyederhanaan administratif yang dilakukan Jepang dan menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah-wilayah yang kita kenal sekarang. (Sejarah Jogjakarta)
