BacaJogja – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan sikap tegas terhadap dugaan kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha. Ia menyatakan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, khususnya yang menyasar anak-anak.
“Harapan saya, itu yang pertama dan terakhir. Karena di Jogja itu kita tidak senang dengan kekerasan,” tegas Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (27/04).
Terkait penetapan 13 tersangka oleh pihak kepolisian, Sultan meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan agar semua pihak tidak berspekulasi atau mendahului hasil penyidikan.
“Mereka kan sudah tersangka, polisi sudah melakukan penelitiannya. Kita tunggu saja, jangan mendahului. Kita hormati proses hukum yang berlaku saja,” ujarnya.
Pemda DIY Pastikan Perlindungan dan Pemulihan Korban
Meski masih menunggu laporan resmi dari instansi terkait, Sultan memastikan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah bergerak cepat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban.
Langkah tersebut tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga pemulihan menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis.
“Kita juga perlu pengobatan dari si anak, jadi kita sudah mengambil langkah dari awal,” jelasnya.
Sultan juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY untuk mendapatkan laporan detail penanganan kasus ini.
Sekda DIY: Daycare Bukan Sekadar Bisnis
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menegaskan bahwa operasional daycare harus mengedepankan tanggung jawab moral dan kepercayaan, bukan semata-mata orientasi bisnis.
“Ini menjadi perhatian penuh, bukan sekadar komersialisasi. Yang kita bicarakan ini adalah anak-anak,” ujarnya.
Ia menyebut Pemda DIY mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengusut kasus ini hingga tuntas, sekaligus memastikan korban dan keluarga mendapatkan pendampingan yang layak.
Ke depan, Pemda DIY berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, melibatkan Dinas Pendidikan, DP3AP2, hingga Dinas Perizinan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas usaha serta kompetensi tenaga pengasuh.
Selain itu, pengawasan di tingkat kabupaten/kota juga akan diperkuat, termasuk kemungkinan pembentukan instrumen atau unit khusus untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.
“Mestinya pengawasan dilakukan lebih mendalam lagi. Harapannya, ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir di DIY,” pungkas Ni Made.
Kasus Daycare Little Aresha menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak di ruang-ruang pendidikan dan pengasuhan. Pemerintah DIY menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak tanpa kekerasan. []
