Yogyakarta – Presiden Joko Widodo pada Selasa, 20 Juli 2021 malam, telah menetapkan Perpanjangan Terbatas PPKM Darurat. Pemerintah akan membuka secara bertahap muai 26 Juli 2021 jika kasus corona mengalami penurunan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X membacakan Sapa Aruh dan Maklumat Rakyat dengan tema Yogya Satu, Bangkit Bersama yang digelar Rabu, 21 Juli 2021 pukul 16.00 WIB. Agenda yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube: Humas Jogja dan Instagram: @humasjogja.
Berikut isi lengkap pidato Sri Sultan HB X
Assalamualaikum wr. wb.
Salam Sehat-Sejahtera untuk kita semua,
Saudara-Saudaraku Warga Jogja-Istimewa yang saya cintai dan banggakan,
SYUKUR ALHAMDULILAH, bahwa setelah dipertimbangkan secara mendalam atas dinamika dan aspirasi masyarakat dari berbagai sumber, Bapak Presiden mengumumkan Perpanjangan Terbatas PPKM Darurat, dan kebijakan pelonggaran aturan setelah 25 Juli 2021. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya pilihan sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Bagi Pemerintah dan Rakyat Yogyakarta, selain mensyukurinya, juga wajib mengamankannya.
Jika membandingkan PPKM Darurat dengan PSBB saat diberlakukan pada awal pandemi ini muncul, sesungguhnya pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat, berupa kejenuhan (fatique) yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahanlan lagi. Karena, sudah melewati batas ketahanan masyarakat.
Dalam menghadapi dilema itu, saya sebagai Gubernur sekaligus Pamong Rakyat Yogyakarta, dalam posisi pertama, pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan nafas bagi mereka guna mencari nafkah kembali, betapa pun sulitnya. Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan “Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda, namun tanpa mencederai tanggung-jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan Rakyat Yogya.
“Salus Populi Suprema Lex Esto” yang diucapkan oleh filsuf Romawi kuna, Cicero, lebih dari 20 abad yang lalu itu, ternyata juga dibenarkan sebagai sumber hukum tertinggi di NKRI. Termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan guna “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan NKRI”.
Bertolak dari pertimbangan itu, Pemda DIY akan lebih mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, baik berupa uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak. Sedangkan dari APBD dan Danais segera dilakukan refokusing anggaran secara maksimal dengan merealokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi covid serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan. Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok (herd immunity).
Pertanyaannya: “Lalu bagaimana dengan Protokol Kesehatan?” Saya yakin dan percaya, bahwa dengan pelonggaran itu nanti, Rakyat Yogya pasti siap sedia untuk melakukan penegakan protokolnya secara mandiri. Bukankah dukungan Rakyat Yogya terhadap NKRI tak pernah surut? Sedangkan bagi mereka yang melanggarnya, harus siap menanggung risiko sanksi sosial dan sanksi hukum. Dalam hal ini, Pemda DIY akan melibatkan secara aktif TNI/Polri melalui pemberlakuan aturan BKO dengan menempatkan posisi dan peran TNI/Polri dalam sistem komando operasional di lapangan.
Saudara-Saudaraku Warga Jogja-Istimewa yang saya cintai dan banggakan,
AKHIR-AKHIR ini kita merasakan, betapa kita telah jauh dari kemurnian, kesederhanaan, kejujuran serta rasa saling-percaya dan saling-menghargai. Betapa kita sudah menjauh dari titik awal keberangkatan kita. Di hari-hari yang penuh cobaan-Nya ini, hendaklah menjadikan kita manusia yang tercerahkan secara akal, budi, dan spiritual. Akal kita menjadi jernih, emosi lebih terkendali, dan ruang spiritual mengarahkan diri kita untuk menjadi lebih cerdas, arif, lagi bijak dalam mempertimbangkan setiap kata dan perbuatan.
Konsekuensinya, kita harus belajar kembali menaruh harapan besar untuk masa depan yang lebih baik, agar tidak merugi. Sudah saatnya kita mengakhiri saling berujar kebencian dalam menghadapi prahara kehidupan sekarang ini. Kita harus percaya, bahwa kebijakan perpanjangan terbatas PPKM Darurat ini, selain untuk melihat bagaimana penurunan pandemi selama masa inkubasinya, juga disertai harapan akan adanya pelonggaran bertahap. Mestinya Pemerintah juga sudah memikirkan dukungan diskresi kebijakan berikut pelaksanaannya guna meringankan beban kehidupan rakyat banyak.
Di dalam memori kita sudah terlalu sarat informasi berupa grafik dan tabel, yang dipenuhi oleh angka-angka yang menjadi indikator sebagai basis argumentasi dalam menelaah Peluang yang terbuka, Tantangan yang dihadapi dan Strategi yang dirancang, selain mempertimbangkan Lingkungan Strategis yang berubah dinamis dengan cepat.
Biasanya setiap analisis pandemi selalu mengandung perangkaan yang relatif membaik atau memburuk secara fluktuatif yang ditunjukkan oleh indikator-indikator dari lapangan. Ada pun yang selalu memburuk adalah peluang kerja dan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kesehatan, keamanan, ketersediaan energi, penegakan hukum dan sebagainya.
Menurut guru besar dari Harvard, Michael Porter, dengan sedikit bercanda ia berani bertaruh: “Kalau orang-orang Indonesia diminta membuat daftar persoalan pokok yang dihadapinya, pasti semua sudah tahu dengan benar.” Tetapi mengapa kita berhenti sampai di situ saja, dan tidak bergerak ramai-ramai memeranginya?
Sebab dunia yang kita hadapi sekarang ini lebih kompleks lika-likunya, maka diperlukan penjiwaan sampai ke akar-akarnya. Ibarat pohon, solusi kita bukan ada di buahnya, melainkan ada pada akar-akarnya. Pemimpin di semua eselon harus memeriksa sampai aspek “bagaimana” sebuah kebijakan dijalankan. Selama ini kita terlalu percaya pada judul kegiatan, dan tak punya waktu memeriksa ke dalam kegiatan itu sendiri.
Memang birokrasi perlu mengubah cara bekerja, dengan menggerakkan simpul-simpul organisasi birokrasi, dan menghidupkan kembali kebiasaan berpikir, mengambil inisiatif, dan bergerak maju. Maka, birokrasi yang berkerja dan berprakarsa dengan cerdas, akademisi yang kreatif dengan komitmen, serta didukung oleh wirausahawan yang inovatif dan berani menantang risiko, bisa diharapkan lahirnya model sinergi baru di masa pandemi ini. Mereka inilah aktor-aktor pengubah, dan di tangan mereka pulalah standar kehidupan Rakyat Yogya ini dipertaruhkan.
Sejarawan Inggris, Arnold Toynbee, menggarisbawahi peranan mereka dalam teori ”minoritas kreatif”. Bung Karno menyebutnya dengan “massa bewust”, yang sadar akan tanggung-jawabnya ke masa depan. Mereka potensial menjadi penggerak dan pengubah utama yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang terpuruk letih. Memiliki kejernihan di tengah lautan kekeruhan pikiran, punya semangat kejuangan pantang mundur di antara masyarakatnya yang putus asa, memelihara dan terus menyebarluaskan virus optimisme akan hari esok yang lebih baik di tengah luapan pesimisme dan berita hoaks. Peradaban besar, konon kata Toynbee, tak pernah dibangun oleh kerumunan orang yang saling menyalahkan dan bertempur antarsesamanya.
Mudah-mudahan Sâpâ-Aruh ini menjadi pambukaning warânâ, pengoyak tirai, untuk kita mau bersama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi, mêsu-diri, sekaligus mencanangkan Maklumat Rakyat dengan spirit dan ruh: ”Yogya-Satu, Bangkit-Bersama”, yang juga membawa misi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi rakyat kecil yang setiap harinya berkutat dengan perjuangan hidup.
Akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya bagi kita semua. Aamiin.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
Yogyakarta, 21 Juli 2021
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X
