BacaJogja – Jelang Idul Fitri, media sosial dihebohkan dengan aksi seorang oknum polisi yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke salah satu hotel di Jakarta Pusat.
Kasus ini mencuat setelah sebuah surat berkop Polsek Metro Menteng yang berisi permintaan THR beredar luas dan menjadi perbincangan publik.
Surat Permintaan THR Viral, Oknum Polisi Terungkap
Surat yang mengatasnamakan Polsek Metro Menteng tersebut akhirnya diketahui dibuat oleh Aipda Anwar, seorang anggota Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut.
Baca Juga: UGM Raih Penghargaan Kemendiktisaintek atas Prestasi di QS WUR by Subjects 2025
Berdasarkan penyelidikan internal, surat itu ternyata tidak melalui prosedur resmi dan dibuat tanpa sepengetahuan pimpinan.
Kapolsek Metro Menteng, Komisaris Polisi Rezha Rahandhi, menegaskan bahwa Aipda Anwar bertindak atas inisiatif sendiri tanpa melaporkan atau meregistrasi surat tersebut secara prosedural.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Aipda Anwar selaku Bhabinkamtibmas Pegangsaan atas inisiatif sendiri, tanpa persetujuan pimpinan dan tidak melalui prosedur resmi,” ujar Kompol Rezha.
Sosok Aipda Anwar dan Sanksi yang Diterima
Dikenal cukup aktif dalam kegiatan sambang warga dan patroli dialogis, Aipda Anwar sebelumnya sering berinteraksi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayahnya. Namun, tindakan yang dilakukannya kali ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik yang serius.
Baca Juga: Tol Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan Dibuka Gratis untuk Mudik Lebaran 2025
Sebagai konsekuensi, Aipda Anwar langsung dinonaktifkan dari tugasnya dan dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus selama 20 hari. Selain itu, Polsek Metro Menteng telah menunjuk personel pengganti untuk mengisi posisinya sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.
Saat ini, penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh Propam Polsek Metro Menteng, termasuk pemeriksaan terhadap pihak manajemen hotel yang menerima surat tersebut.
Pelajaran Penting: Menjaga Integritas Institusi Kepolisian
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa penyalahgunaan wewenang, sekecil apa pun, dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran semacam ini harus terus diterapkan demi menjaga profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum []
